Praktik gadai sangkol balin pada masyarakat Desa Daleman Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep perspektif hukum jaminan dan fiqh syafi’i

INDONESIA Utang piutang memiliki nilai luar biasa terutama untuk membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan uang secara mendesak tanpa menjual barang berharganya. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat desa Daleman Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep mereka melakukan praktik gadai sangkol balin mereka melakukan transaksi gadai ini dengan menjadikan barang berharga sebagai barang jaminan, dan barang jaminan inimenjadi acuan untuk mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai. Maka, barang jaminan tersebut disamakan kepada harga barang, maka penggadai akan menerima uang sesuai harga barang saat peminjaman dan saat barang jaminan akan ditebus maka penerima gadai akan menerima uang yang dipinjamkan sesuai harga pada saat pengembalian, dan jika penggadai bisa menebus maka kembalilah barang jaminannya dan jika tidak bisa menebus maka diambillah barang jaminan tersebut. Dan juga dalam praktik gadai sangkol balin ini juga tidak ditentukan jangkwa waktu pengembalian hutang tersebut. Dalam penelitian ini fokusan masalah yang diteliti adalah praktik gadai sangkol balin pada masyarakat Desa Daleman Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep menurut tinjauan hokum jaminan, Dan juga bagaimana tinjauan fiqh syafi’iyah terhadap praktik gadai sangkol balin. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, tekhnik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai gadai sangkol balin ini Di Desa Daleman Kecamatan Ganding ditinjau dari pandangan Hukum jaminan tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 Pasal 10 dan pasal 15. Begitu juga pandangan Fiqh Syafi’I Gadai Sangkol Balin dari segi rukun praktik gadai ini sudah terpenuhi, namun dari segi syarat praktik gadai ini tidak sempurna maka dari itu praktik gadai ini tidak dibenarkan perspektif Fiqh Syafi’I dikarenakan terjadi kerusakan dalam syarat dan itu menjadi penyebab batalnya akad