Penyelesaian wanprestasi asuransi kepada jamaah umroh menurut hukum positif di Indonesia: studi kasus Travel Umroh Tombo Ati Malang

INDONESIA Semakin banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang berminat untuk melakukan ibadah haji sedangkan setiap tahunnya di batasi oleh kuota yang diberikan oleh pihak arab Saudi sehingga mereka banyak yang melakukan perjalan umroh terlebih dahulu. Banyak pula agen Penyelenggara perjalanan umroh yang telah terpercaya dan menawarkan berbagai penawaran menarik mulai dari harga, fasilitas dan masih banyak lagi. Sehingga sebagai konsumen harus lebih teliti dan waspada jika memilih agen atau biro penyedia jasa perjalanan umroh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi asuransi untuk jamaah umroh pada suatu travel dengan disesuaikan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi asuransi menurut hukum positif di Indonesia dan juga bagaimana penyelesaian wanprestasi asuransi yang dilakukan oleh pihak travel kepada jamaah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu membandingkan fakta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah tersebut. metode pengumpulan data dengan cara wawancara kemudian di analisis melalui proses pemeriksaan ulang, pengelompokkan data dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan undang-undang yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi asuransi jamaah umroh yang terjadi di travel TomboAti tour malang berupa dapat diselesaikan dengan alur aduan terlebih dahulu ke pihak travel kemudian pihak travel akan menganalisis apakah permasalahan itu dapat menanggani sendiri kemudian membuatkan berita acara penanganan setelah itu bisa langsung memberikan ganti kerugian. Apabila pihak dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah umroh tidak mengindahkan aduan tersebut maka jamaah dapat melaporkan ke pihak terkait yakni direktorat jendral, kantor wilayah, maupun kantor kementrian agama kabupaten/kota. Dalam kasus ini bahwa jamaah yang dirugikan dalam perjanjian tersebut telah mendapatkan ganti kerugian berupa penggantian biaya rumah sakit. Sehingga kasus ini diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak travel dan pihak jamaah. Dan untuk prosedur penyelesaiannya telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan ENGLISH More people, especially in Indonesia, are interested in making the pilgrimage while each year is limited by the quota given by the Saudi Arabians so that many of them go on a pilgrimage first. Many Umrah Travel Organizer agents are already trusted and offer a variety of attractive offers ranging from prices, facilities and much more. So as consumers must be more careful and vigilant when choosing an agent or travel service provider Umrah. This study aims to determine how the settlement of insurance defaults for Umrah pilgrims on a travel with adapted to the positive laws that exist in Indonesia. The formulation of the problem of this research is how to settle insurance defaults according to positive law in Indonesia and also how to resolve insurance defaults carried out by travel parties to pilgrims. The type of this research is empirical legal research using the method of sociological juridical approach, which is comparing facts with applicable laws and regulations and relating to the problem. the method of data collection by interviewing is then analyzed through a process of re-examination, grouping data and drawing conclusions with the approach of the relevant laws. The results of this study are the settlement of Umrah pilgrims insurance defaults that occur in the TomboAti tour Malang is able to be resolved with a complaint first to the travel then the travel party will analyze whether the problem can handle itself then make the minutes of handling after it can immediately provide replacements loss. If the party from the Umrah Pilgrimage Organization does not heed the complaint, the pilgrims can report to the relevant parties namely the directorate general, the regional office, or the office of the regency / city ministry of religion. In this case that the pilgrims who were harmed in the agreement had received compensation in the form of reimbursement of hospital costs. So that this case was resolved by way of deliberation between the travel and the congregation. And the settlement procedure is in accordance with the Law of the Republic of Indonesia number 13 of 2018 concerning the implementation of the Hajj and Umrah pilgrimage