Persepsi Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 15/P/HUM/2018 tentang pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan no. 108 tahun 2017

INDONESIA: Perkembangan Transportasi Online semakin pesat dan ini menyebabkan pemerintah harus menyiapkan peraturan terkait hal ini. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang Transportasi Online sudah mengalami beberapa kali pergantian dalam kurun waktu yang sangat singkat. PM No. 108 tahun 2017 merupakan peraturan yang baru saja dimentahkan oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 15/P/HUM/2018. Namun, terdapat pasal-pasal penting yang dicabut dari putusan tersebut, sehingga menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai pengawas Transportasi Online mempunyai andil untuk mengeluarkan pendapatnya tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/P/HUM/2018 agar peraturan tersebut bisa menguntungkan semua pihak. Demikian juga bagaimana jika Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/P/HUM/2018 jika ditinjau dari sudut pandang kemaslahatan. Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana persepsi hukum dinas perhubungan kota malang terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/P/HUM/2018 tentang pencabutan atas PM No. 108 Tahun 2017?, 2. Bagaimana pandangan kemaslahatan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/P/HUM/2018?. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris (field research), yaitu mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada penelitian ini. sedangkan cara memperoleh data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukan bahwasanya dikeluarkannya Putusan Nomor 15/P/HUM/2018 menurut persepsi Dinas Perhubungan Kota Malang berdampak negatif bagi perkembangan transportasi karena terdapat pasal-pasal penting yang dicabut yang mana pasal tersebut menyangkut keselamatan baik bagi pengemudi, pengguna jasa dan pengguna jalan. Selanjutnya juga jika ditinjau dari sudut pandang kemaslahatan, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 15/P/HUM/2018 memang terdapat kemanfaatan dan kemudharatan yang dihasilkan, namun dari sudut pandang kemaslahatan menghindari kemudharatan itu lebih diutamakan dari pada mendahulukan keselamatan. ENGLISH The development of Online Transportation is increasingly rapid and this has caused the government to prepare regulations related to this matter. The regulations governing Online Transportation have undergone several changes in a very short period of time. PM No. 108 of 2017 is a regulation that was just countered by the Supreme Court with the issuance of Verdict Number 15 / P / HUM / 2018. However, there are important articles revoked from the verdict, giving rise to the pros and cons of various parties. The Transportation Agency of Malang City as the supervisor of Online Transportation has a contribution to express its opinion about the Verdict of the Supreme Court Number 15 / P / HUM / 2018 so that the regulation can benefit all parties. Likewise what if the Supreme Court Decision Number 15 / P / HUM / 2018 if viewed from the point of view of Maslahah. The formulation of the problems raised in this study are: 1. What is the legal perception of the Malang City Transportation Agency on the Verdict of the Supreme Court Number 15 / P / HUM / 2018 concerning revocation of PM No. 108 of 2017 ?, 2. What is the view of Maslahah on the Verdict of the Supreme Court Number 15 / P / HUM / 2018 ?. This research belongs to the type of field research, specifically conducting observations and research in the field. The author uses a descriptive qualitative approach in this study. while the way to obtain data in writing. From the results of the research that has been done, it shows that the issuance of Verdict Number 15 / P / HUM / 2018 according to the perception of the Malang City Transportation Office will have a negative impact on the development of transportation because there are important articles revoked which are related to safety for drivers, service users and users Street. Furthermore, if viewed from the point of view of Maslahah, in the decision of the Supreme Court Number 15 / P / HUM / 2018 there is indeed a benefit and harm produced, but from the point of view of Islamic law avoiding harm is prioritized over prioritizing safety