Penerapan asas kesetaraan dan keadilaan gender dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia perspektif Maslahah Mursalah: Studi di pos pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia Malang

INDONESIA: Asas kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks penelitian ini merupakan suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja di luar negeri. Namun lemahnya pengawasan dan perlindungan kerja menyebabkan banyak buruh migran yang terjerat kasus hukum diluar negeri seperti problem buruh migran ilegal, maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual dan perdagangan manusia (human trafficking). Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah, yaitu: Bagaimana upaya Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indnesia (P4TKI) Malang dalam menerapakan asas kesetaraan dan keadilan gender dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia?, dan Bagaimana asas kesetaraan dan keadilan gender dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia ditinjau dari perspektif Maslahah mursalah? Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada Koordinator, staf kantor dan calon pekerja migran Indonesia di lingkungan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (P4TKI) Malang sebagai data primer dan buku-buku serta undang-undang sebagai data sekunder. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Malang menerapkan asas kesetaraan dan keadilan gender dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan memberikan pendampingan dan pelayanan perlindungan tidak hanya pekerja migran Indonesia yang prosedural bahkan juga penanganan kasus pekerja migran yang non prosedural. Dalam pelaksanaannya asas kesetaraan dan keadilan gender telah sesuai dengan tujuan syara’ yaitu dengan adanya kemaslahatan secara penuh dan lebih memberikan maslahah bagi pekerja migran dan bagi keluarga yang ditinggal di Indonesia. ENGLISH: The principle of gender equality and justice in the context of this research is a condition in which women and men enjoy equal status and have the same condition of realizing full human rights and their potential to work outside Country. But the weak supervision and protection of work led to many migrant workers who were caught by legal cases outside the country such as the problem of illegal migrant workers, the rise of cases of violence and sexual harassment and human trafficking. In this study, the author formulated the problem, namely: how the Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indenesia (P4TKI) Malang in order to cast the principle of equality and gender justice in Law No. 18 year 2017 about Protection of Indonesian migrant workers? And how is the principle of gender equality and justice in law number 18 years 2017 about the role of Indonesian migrant workers reviewed from the perspective of Maslahah Mursalah? This research is an empirical research using a qualitative approach method, the source of the research data obtained from a direct interview to the coordinator, office staff and prospective migrant workers of Indonesia in the Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Malang as primary data and books as well as the laws as secondary data. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Malang in applying the principle of equality and gender justice in law number 18 years 2017 about the protection of Indonesian migrant workers by providing mentoring and Protection services are not only procedural Indonesian migrant workers and even non-procedural cases of migrant workers. In the implementation of the principle of equality and gender justice has been in accordance with the purpose of the ' Syara ' which is by the existence of a full benefit and more to provide a mass for migrant workers and for families who are left in Indonesia