Penempatan Perkerja Migran Indonesia yang Tidak Memenuhi Persyaratan Umur Ditinjau Bedasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perkerja Migran Indonesia

AG yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia yang diketahui tidak memenuhi persyaratan umur dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perbuatan AG telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 80 UU No. 18 Tahun 2017, sehingga AG dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Perbuatan AG yang melakukan penampungan Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan di Malaysia, tetapi tidak memenuhi persyaratan umur telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu melakukan perbuatan yang melawan hukum, mampu bertanggungjawab pada pelaku, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan sebagai maksud dan tidak adanya alasan pemaaf pada pelaku. Pengadilan Negeri Bengkalis dalam putusannya Nomor 366/Pid.Sus/ 2018/PN Bls, menyatakan bahwa AG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Jo Pasal 10 UU TPPO. Adanya asas lex specialis sistematis antara UU TPPO dan UU No. 18 Tahun 2017, maka yang harus digunakan adalah UU No. 18 Tahun 2017, karena UU No. 18 Tahun 2017 mengatur lebih lengkap dan rinci dalam ketentuan pidana khusus mengenai Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan di luar negeri