Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Perjanjian Paris : Studi Kasus Implementasi Proklim

Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun dibutuhkan kerja sama negara-negara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memeranginya. Pada tahun 2015 telah menjadi momentum aksi global dalam memerangi perubahan iklim melalui Conference of the Parties (CoP) 21 di Paris. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri pada tahun 2030 dan sebesar 41% apabila menerima dukungan internasional. Indonesia telah melakukan ratifikasi pada tahun 2016 dan memiliki Undang-Undang sebagai payung hukum yang mengikat. Sejak bergabung dengan UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) Indonesia memiliki berbagai macam peran dalam rezim perubahan iklim. Penelitian ini ingin menganalisis mengenai proses Perjanjian Internasional dan hubungan luar negeri dalam Perjanjian Paris melalui studi kasus implementasi ProKlim, proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, seperti wawancara dan dokumen. Saat ini penyumbang emisi terbesar yaitu pada sektor lahan dan energi maka untuk meningkatkan upaya dan dukungan aksi dalam pengurangan emisi serta mengurangi kerentanan dampak perubahan iklim dalam rangka mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Perjanjian Paris maka penelitian ini mengambil salah satu program yaitu Program Kampung Iklim (Proklim) di wilayah Lenteng Agung untuk mendorong dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. The Climate change is a global problem and it needs the cooperation among all countries in this world. In 2015 it is the momentum of global action to combat climate change through the Conference of the Parties (CoP) 21 in Paris. Indonesia is committed to reducing greenhouse gases emissions by 29% by its business as usual by 2030 and by 41% if it receives international support. Indonesia has ratified Paris Agreement in 2016. Since joining the UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) Indonesia has a wide variety of roles in the UNFCCC. This research eager to understand about international treaty and Indonesian foreign policy of the Paris Agreement through the case study of the implementation of ProKlim. The process of collecting data is done through several techniques, such as interview and document. Currently the biggest emitter is in the land-use and energy sector so as to increase efforts and support actions in reducing emissions and reduce the vulnerability of climate change in order to reduce emissions as required in the Paris Agreement. This study takes the Climate Village Program (ProKlim) in Lenteng Agung to encourage and increase the involvement of the community and other stakeholders to carry out climate change adaptation and mitigation activities