Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan adanya perjanjian atau akad yang dilakukan,dimana perjanjian yang dimaksud adalah adanya beberapa pihak membuat sebuah perjanjian. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perusahaan terkait dengan anggaran dasar perseroan yang dilakukan melalui notaris. 2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap terhadap perseroan yang telah melakukan perubahan anggaran dasar perseroan tanpa persetujuan salah satu organ perseroan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undan...
Penertiban administrasi desa merupakan langkah awal menuju perlindungan dan kepastian hukum. Tindaka...
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah ...
ABSTRAK Beralihannya sistem pengesahan badan hukum koperasi yang awalnya dikelola oleh Kementeria...
Kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui pengadilan. Pengawasan secara ...
Setiap tindakan Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan wajib berdasarkan peratur...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep hukum administ...
Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimanakah larangan melakukan kegiatan penambanga...
Adanya keterkaitan antara praktik jabatan rangkap dengan penetapan harga dijelaskan dalam Peraturan ...
Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rak...
Adanya keterkaitan antara praktik jabatan rangkap dengan penetapan harga dijelaskan dalam Peraturan ...
Bukti kepemilikan tanah secara adat secara umum tidak tertulis, hanya pengakuan dari masyarakat seki...
Dengan teknologi semakin maju sekarang dalam pengesahan perseroan persada sebagai badan hukum menggu...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sengketa administrasi yang timb...
Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk:1. Mengetahui konsep pengawasan terhadap tindakan pemeri...
Abstrak: Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedau...
Penertiban administrasi desa merupakan langkah awal menuju perlindungan dan kepastian hukum. Tindaka...
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah ...
ABSTRAK Beralihannya sistem pengesahan badan hukum koperasi yang awalnya dikelola oleh Kementeria...
Kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui pengadilan. Pengawasan secara ...
Setiap tindakan Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan wajib berdasarkan peratur...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep hukum administ...
Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimanakah larangan melakukan kegiatan penambanga...
Adanya keterkaitan antara praktik jabatan rangkap dengan penetapan harga dijelaskan dalam Peraturan ...
Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rak...
Adanya keterkaitan antara praktik jabatan rangkap dengan penetapan harga dijelaskan dalam Peraturan ...
Bukti kepemilikan tanah secara adat secara umum tidak tertulis, hanya pengakuan dari masyarakat seki...
Dengan teknologi semakin maju sekarang dalam pengesahan perseroan persada sebagai badan hukum menggu...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sengketa administrasi yang timb...
Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk:1. Mengetahui konsep pengawasan terhadap tindakan pemeri...
Abstrak: Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedau...
Penertiban administrasi desa merupakan langkah awal menuju perlindungan dan kepastian hukum. Tindaka...
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah ...
ABSTRAK Beralihannya sistem pengesahan badan hukum koperasi yang awalnya dikelola oleh Kementeria...