Pengawasan Pelayanan Publik di Kawasan Wisata Kota Padang oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat

PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI KAWASAN WISATA KOTA PADANG OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT (Dian Ahmad Fauzi 1510112029, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 69 Halaman) Pembimbing : Dr. Yuslim, S.H., M.H. dan Dr. Anton Rosari, S.H.,M.H. ABSTRAK Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik berasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pengawasan Ombudsman terhadap pelayanan publik di kawasan wisata Kota Padang merupakan suatu hal yang sangat penting, karena menyangkut kenyamanan dan hak masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik di kawasan wisata. Pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terdapat laporan dugaan penundaan berlarut dalam memberikan pelayananan di beberapa kawasan wisata Kota Padang. Diantaranya mengenai dugaan penundaan berlarut terkait penambahan ruas jalan pada jalan di depan Lapau Gadang Cimpago, Pantai Padang. Kemudian dugaan tidak memeberikan pelayanan terkait fasilitas, sarana, dan prasarana di kawasan Gunung Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan tindak lanjut Ombudsman terhadap pelayanan di kawasan wisata Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan pegawai/ pimpinan Ombudsman Republik Indonesia kantor perwakilan wilayah Sumatera Barat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, Ombudsman telah meminta klarifikasi kepada pihak Terlapor, dan pihak Terlapor sudah memberikan klarifikasi kepada Ombudsman bahwa penyediaan pelayanan terkait fasilitas, sarana, dan prasarana pada kawasan wisata Kota Padang sedang dalam dalam tahap proses pekerjaan. Oleh karena itu pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat berpendapat tidak ditemukannya maladministrasi. Kata kunci: Pengawasan, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumater Barat, Pelayanan Publik, Kawasan Wisata