KEABSAHAN PENGGUNAAN HAK ANGKET TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Hak angket merupakan hak DPR dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan hak angket merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPR dalam upaya menerapkan prinsip check and balances. Pada pertengah 2017, DPR menggunaan hak angketnya terhadap KPK. Namun, dalam proses pelaksanaannya banyak mendapat respon yang beragam, mengingat tentang status kelembagaan KPK dan proses pengusulan angket tersebut di DPR. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu a) Bagaimana mekanisme hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b) Bagaimana keabsahan penggunaan hak angket terhadap Komisi Peberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dan membandingkan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan penjelasan terkait objek angket DPR sehingga menimbulkan multitafsir tentang yang dapat dijadikan objek angket DPR. Selain itu, proses dari pelaksanaan hak angket yang dilakukan DPR terhadap KPK tersebut lebih mengutamakan proses politik dibandingkan pelaksanaan dari undang-undang. Lemahnya kelanjutan dari hak angket menjadi hal yang perlu diperhatikan juga, mengingat tidak adanya regulasi hukum yang jelas tentang bagaimana kelanjutan hak angket tersebut. Kedepannya perlunya dilakukan perubahan dan penyempurnaan hak angket DPR dalam UU MD3 sehingga tidak ada lagi multi tafsir kedepannya