PELAKSANAAN PERKAWINAN OLEH WALI YANG TIDAK BERHAK DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG BARAT

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak yang lahir setelah adanya perkawinan, dan juga terhadap harta benda masing-masing pihak. Dalam perkawinan Islam mengatur seharusnya yang menjadi wali saat akad perkawinan adalah wali nasab, namun karena adanya wali yang tidak berhak timbul permasalahan siapa yang akan menikahkan anak perempuan tersebut. Di Indonesia yang menjadi wakil pemerintah terkait adanya permasalahan wali yang tidak berhak adalah wali hakim yaitu petugas Kantor Urusan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap masalah dengan cara membandingkan beberapa fakta yang terjadi dilapangan dengan produk hukum yang berlaku terhadap objek penelitian tersebut. Dalam skripsi ini perumusan masalah yang dibahas adalah 1).Bagaimana pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat. 2) Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan perkawinan untuk anak luar kawin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perkawinan. Untuk anak luar kawin yang menjadi wali dalam perkawinannya adalah wali hakim, karena wali nasabnya sudah menjadi wali yang tidak berhak dalam perkawinannya, namun dalam prakteknya ada satu kasus wali yang tidak berhak menikahkan anaknya. Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak yaitu. orang tua(wali yang tidak berhak) memaksa menikahkan anaknya, dan Pemalsuan identitas oleh wali yang tidak berhak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu, lebih teliti sejak pemeriksaan berkas administrasi, dan mengkonfirmasikan pada para pihak jika diketahui adanya dokumen yang tidak lengkap atau ketidaksusaian akta nikah orang tua dengan akta lahir anak, selanjutnya melakukan pendekatan persuasif kepada pihak wali, dan memberikan edukasi terkait permasalahan wali dan syarat perkawinan, sekaligus sosialisasi terkait adanya wali yang tidak berhak, bahwasannya wali yang tidak berhak tidak sah untuk menjadi wali dalam perkawinan. Kata Kunci: Perkawinan, Wali Yang Tidak Berha