ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA DI KOTA SAWAHLUNTO

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Di Kota Sawahlunto dan untuk menganalisis karakteristik pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Di Kota Sawahlunto.Metode yang digunakan peneliti dalam menganalisis hasil penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Dimana dalam penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa di Kota Sawahlunto. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui gambaran – gambaran sehingga didapatkan kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder dari Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal dan Desa Berkembang yang menjadi lokasi penelitian dengan informan kunci yang peneliti gunakan adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Tokoh Masyarakat dan Pendamping Desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penyusunan perencanaan dan penetapan Desa yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa mengacu kepada Peraturan Menteri No 114 Tahun 2014 dan pengelolaan keuangan desa yang mengacu kepada Permendagri No 113 Tahun 2014 serta Peraturan Walikota Sawahlunto tentang besaran anggaran desa. Serapan dana terbesar digunakan 3 (tiga) pembangunan diantaranya untuk pembangunan jalan Masjid Al Hidayah sampai batas desa Silungkang Oso pada Desa Sangat Tertinggal, pembangunan tanggul dan DAM penahan Air di Desa Tertinggal, dan lanjutan pengedaman/peleburan jalan beton tumbuk simpang Kantor Desa ke guguak Bingkudu di Desa Berkembang. Efektivitas serapan dana desa yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukan tingkat pencapaian realisasi keuangan desa mencapai 97,22 % - 100%. Adapun beberapa karakteristik pengelolaan keuangan desa adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan desa, dan partisipasi masyarakat. Kata Kunci: Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan, realisasi pelaksanaan, pemerintahan des