ANALISA HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATASAN IMPOR HEWAN TERNAK BERDASARKAN PERJANJIAN WORLD TRADE ORGANIZATION (STUDI KASUS INDONESIA DAN BRASIL TAHUN 2014)

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi perdagangan internasional yang mengatur jalannya perdagangan internasional. Sebagai anggota WTO, Indonesia diberi hak untuk melaksanakan ekspor dan impor dengan anggota lainnya, serta diwajibkan menerapkan prinsip WTO ke dalam aturan nasionalnya. Sebagai negara agraris Indonesia mengupayakan memajukan kesejahteraan peternak dalam negeri dengan cara membentuk kebijakan perihal impor hewan ternak, kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan perjanjian WTO oleh negara lain. Pada tahun 2014 Brasil menggugat Indonesia ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO atas kebijakan dagang Indonesia perihal impor daging ayam dan hewan ternak dengan nomor perkara DS 484. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah analisa hukum penyelesaian sengketa pembatasan impor hewan ternak berdasarkan perjanjian WTO, bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa kasus impor hewan ternak Indonesia dan Brasil Tahun 2014, dan bagaimanakah tantangan dan upaya dalam menyelesaikan sengketa kasus impor hewan ternak Indonesia dan Brasil Tahun 2014. Metode kepenulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, 1) Penyelesaian sengketa pembatasan impor hewan ternak diselesaikan melalui DSB dan terdapat aturan khusus yang digunakan untuk mengatur hal ini yakni Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 7 Agreement on Agriculture dan Pasal 5 Ayat 1 Agreement on Sanitary and Phytosanitary. 2) Penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Brasil Tahun 2014 dibagi menjadi tujuh pertimbangan yakni perihal daftar positif impor, persyaratan penggunaan tertentu, rezim impor, persyaratan setifikasi sehat, label halal, pengangkutan langsung, dan tuntutan keseluruhan terhadap seluruh aturan impor. Panel memutuskan bahwa pertimbangan pertama sampai keempat bertentangan dengan perjanjian WTO. 3) Tantangan dalam penyelesaian sengketa dagang adalah perbedaan pandangan mengenai penerapan kebijakan dagang. Upaya yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak adalah membuktikan pernyataannya kehadapan majelis panel dan harus taat melaksanakan semua rekomendasi yang ditetapkan oleh panel. Kata Kunci: Analisa Hukum; Penyelesaian Sengketa; Pembatasan Impor Hewan Ternak; dan Perjanjian WT