PELAKSANAAN PEWARISAN HARTA PUSAKO RANDAH MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI BALINGKA KABUPATEN AGAM

Pewarisan pada dasarnya merupakan suatu peristiwa hukum dimana meninggalnya seseorang yang menyebabkan peralihan atas hak-hak kebendaan dan segala harta kekayaan yang dimiliki semasa hidupnya kepada ahli waris yang merupakan orang yang berhak atas peralihan hak-hak kebendaan dan segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia tersebut.Berbicara mengenai pewarisan di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur system pewarisan yang dapat diberlakukan yaitu berupa Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Perihal ketentuan system hukum yang dipergunakan dalam pewarisan hal ini dipengaruhi golongan masyarakat, agama dan pilihan hukum yang akan dipilih oleh para ahli waris untuk menentukan sistem pembagian waris atas harta peninggalan dari pewaris. Oleh karena itu maka saya mengambil rumusan masalah Bagaimanakah asal usul terbentuknya hukum pusaka rendah di Nagari Balingka, Bagaimana peran Notaris dalam pelaksanaan pewarisan pusaka rendah di di wilayah hukum adat Nagari Balingka dan Bagaimanakah pelaksanaan pewarisan Pusako Randah di wilayah hukum adat Nagari Balingka Kabupaten Agam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat seperti apa penerapan dilapangan dan masyarakat, data yang diteliti awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan. Bagaimana asal usul terbentuknya pusako randah, peran notaris dalam pewarisan pusako randah dan bagaimana pelaksanaan pewarisan pusako randah di nagari balingka kabupaten aga