PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BUKITTINGGI

ABSTRAK Dalam proses pembinaan narapidana ini dikenal adanya masa pembebasan bersyarat. DalamUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1995Pasal 14 ayat (1) huruf k tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi, kendala-kendala yang ditemui dan upaya mengatasi dan penanggulangan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang bersifat yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi ditemukan beberapa kendala yaitu lamanya proses pengajuan, tidak adanya penjamin narapidana, narapidana melanggar hukum disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan, tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan terutama kelengkapan dokumen administratif. Upaya yang bisa dilakukan adalah memperkuat Peranan Kantor Wilayah Hukum dan HAM.Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi juga perlu memberikan suatu penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada narapidana maupun keluarganya yang datang berkunjung. Kesanggupan menerima dari pihak kelurahan sebaiknya tidak merupakan syarat mutlak atau syarat yang mempengaruhi narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat, karena hal itu menghambat dan merugikan bagi narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat