PELAKSANAAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Di Polres Padang Panjang dalam beberapa kasus tindak pidana KDRT diberlakukanAlternative Dispute Resolution atau ADR dalam menyelesaiakanya. Namun menurut hukum positif Indonesia saat ini, KDRT tidak dapat diselesaikan dengan cara ADR, karena KDRT bukanlah termasuk tindak pidana ringan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana pertimbangan Kepolisian Resor Padang dalam menggunakan ADR sebagai upaya penyelesaian tindak pidana KDRT? Kedua, Bagaimana implementasi penggunaan ADR oleh Kepolisian Resor Padang Panjang dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT sehingga keadilan yang dicita-citakan dapat tercapai? Metode kepenulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, yang menjadi pertimbangan Kepolisian Resor Padang Panjang dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT adalah atas dasar permintaan dari kedua belah pihak. Mempercepat penyelesaian perkara, sederhana dan biaya ringan. Mengurangi penumpukan berkas di tahap penyidikan. Menanmbah akses untuk memperoleh keadilan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kedua, Dalam mengimplementasikan ADR ada beberapa yang harus dilewati seperti penerimaan laporan, pemeriksaan saksi, gelar perkara, pelaksanaan ADR dan tindakan setelah ADR. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar dibuat aturan hukum yang jelas dalam menyelenggarakan ADR dalam tindak pidana KDRT