PENGARUH FAKTOR NON EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh serta proses faktor non ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Faktor non ekonomi yang dianalisis yaitu demokrasi dengan menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia, Politik yang menggunakan perbandingan partisipasi masyarakat pemilih terhadap jumlah daftar pemilih tetap (DPT), korupsi menggunakan jumlah kasus korupsi yang telah incracht di Pengadilan serta tata kelola pemerintahan menggunakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Disamping itu juga digunakan faktor ekonomi yang meliputi investasi dan ketimpangan pembangunan. Pendalaman kajian dilakukan pada dua provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Barat dengan melihat pendapatan asli daerah perkapita, derajat desentralisasi fiskal dan tax ratio. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data yang dianalisis adalah data series (runtut waktu) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 terhadap 30 provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil analisis data kuantitatif dikuatkan oleh wawancara langsung dari beberapa informan. Penelitian dianalisis dengan menggunakan Common Effect Model (CEM) dan diperoleh hasil pengujian bahwa faktor non ekonomi yaitu demokrasi dan tata kelola pemerintahan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah, artinya berubahnya kontribusi satu faktor non ekonomi demokrasi dan tata kelola pemerintahan mengakibatkan perubahan pendapatan asli daerah. Sedangkan politik berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah provinsi di Indonesia. Hasil uji analisis untuk faktor non ekonomi yaitu korupsi menunjukkan pengaruh signifikan dengan arah negatif, artinya berkurangnya kontribusi korupsi maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya dengan memasukkan faktor ekonomi kedalam faktor non ekonomi diperoleh hasil bahwa faktor non ekonomi menjadi predeterminan terhadap pendapatan asli daerah provinsi di Indonesia. Artinya bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah akan memberikan dampak pada kemandirian pemerintah daerah melalui peningkatan derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan pendapatan asli daerah perkapita dan tax ratio. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dapat tercapai apabila korupsi menurun, faktor politik dan demokrasi serta tata kelola pemerintahan meningkat sesuai dengan prinsip good governance. Implementasi empat faktor ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga melalui kebijakan peningkatan kapasitas wakil rakyat, memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan menjamin keamanan kebebasan berpendapat, merealisasikan janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye, meningkatkan transparansi dan akuntabel pendapatan asli daerah, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, memaksimalkan pendapatan tanpa membebani masyarakat dengan mengeksplorasi dan mengelola sumber penerimaan baru selain sumber pajak daerah, penyusunan kebijakan pendapatan disesuaikan dengan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat, serta penegakan supremasi hukum, penguatan kapasitas sektor publik, dan reorientasi terhadap pemerintah melalui pelayanan satu pintu dan e-system sehingga mampu berkinerja dengan baik. Kata kunci: Faktor Non Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Derajat Desentralisasi Fiska