Eksekusi Pidana Denda Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya)

Dalam tesis ini membahas tentang eksekusi pidana denda minimum khusus dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Dharmasraya dari tahun 2014 sampai dengan 2017 yang tidak pernah terlaksana, karena jumlah pidana denda yang dijatuhkan terlalu tinggi sehingga terpidana tidak sanggup membayar. Terpidana lebih memilih pidana penganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Rumusan masalah yang dibahas yaitu problematika eksekusi sanksi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan upaya penyelesaian problematika eksekusi sanksi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris). Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah Teori Pemidanaan dan Teori Penegakan Hukum. Teknik mengumpulkan dan mengolah data dari studi dokumen dan wawancara serta dianalisa dengan analisa kualitatif yaitu menggunakan persentase. Hasil penelitian ini adalah bahwa seluruh perkara tindak pidana narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Dharmasraya dari tahun 2014 sampai dengan 2017 tidak satupun terpidana yang melaksanakan pidana denda. Para terpidana memilih untuk menjalankan pidana penjara pengganti denda karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh para terpidana serta pidana penjara pengganti denda dengan jangka waktunya sangat singkat yang diangkap lebih menguntungkan, serta jangka waktu pelaksanaan eksekusi yang terlalu singkat sehingga penuntut umum tidak bisa melakukan upaya yang maksimal agar pidana denda dapat dilaksanakan. Upaya penyelesaiannya perlu pembenahan dalam tiga aspek, yaitu aspek penegak hukum dengan peningkatan profesionalisme jaksa, aspek peraturan perlu juga diadakan pembenahan supaya pidana denda dapat diterapkan sesuai dengan keadaan ekonomi, dan aspek masyarakat dengan meningkatkan Pengetahuan dan pendapat masyarakat terhadap pidana denda juga perlu ditingkatkan khususnya bahwa pidana denda juga merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang juga dapat memenuhi tujuan pemidanaan pidana denda