ABSTRAK Indonesia dan Vietnam mepunyai batas laut Zona Ekonomi Ekslusif dengan klaim yang berbeda di Laut Natuna Utara sehingga terjadinya perhimpitan klaim pada Zona Ekonomi Ekslusif diwilayah tersebut, sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam sudah terjadi dari tahun 1963 hingga sekarang. Ketentuan mengenai Zona ekonomi ekslusif yang berhadapan atau berdampingan diatur dalam pasal 74 United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Permasalahan yang akan diteleti adalah latar belakang klaim laut Natura Utara oleh Indonesia dan Vietnam dan penyelesaian Sengketa Kepemilikan Natuna Utara antara Indonesia dan Vietnam berdasarkan UNCLOS 1982. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode yuridis normatif. H...
Wilayah perairan ZEE yang yang masih dalam status disengketakan antara negara satu dengan negara lai...
Permasalahan pelanggaran hukum yang kerap kali terjadi baik dibidang kepabeanan maupun keimigrasian ...
Berdasarkan ketentuan yang ada di UNCLOS 1982, negara kepulauan diberi kewajiban untuk menjamin ter...
Ketika United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 yang merupakan kiblat dari seluruh perat...
Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki batas wilayah laut berdasarkan pada UNCLOS (Unite...
Dalam Penelitian Skripsi ini, penulis membahas tentang Penabrakan dan Penjarahan Kapal Coast Guard ...
Sebagai negara kepulauan, Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi kedaulatannya di Perairan I...
Pengertian landas kontinen menurut Pasal 76 UNCLOS 1982 merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah ...
Bangsa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pen...
Ada perbedaan persepsi antara Indonesia dan Tiongkok mengenai laut Natuna Utara. Menurut Indonesia...
Ada perbedaan persepsi antara Indonesia dan Tiongkok mengenai laut Natuna Utara. Menurut Indonesia...
Indonesia adalah regara kepulauan. Indoaesia menjadi negara )'ang diuntungkan dengan adanya Unrted ...
Bangsa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pen...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kapalnya ...
Permasalahan pelanggaran hukum yang kerap kali terjadi baik dibidang kepabeanan maupun keimigrasian ...
Wilayah perairan ZEE yang yang masih dalam status disengketakan antara negara satu dengan negara lai...
Permasalahan pelanggaran hukum yang kerap kali terjadi baik dibidang kepabeanan maupun keimigrasian ...
Berdasarkan ketentuan yang ada di UNCLOS 1982, negara kepulauan diberi kewajiban untuk menjamin ter...
Ketika United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 yang merupakan kiblat dari seluruh perat...
Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki batas wilayah laut berdasarkan pada UNCLOS (Unite...
Dalam Penelitian Skripsi ini, penulis membahas tentang Penabrakan dan Penjarahan Kapal Coast Guard ...
Sebagai negara kepulauan, Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi kedaulatannya di Perairan I...
Pengertian landas kontinen menurut Pasal 76 UNCLOS 1982 merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah ...
Bangsa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pen...
Ada perbedaan persepsi antara Indonesia dan Tiongkok mengenai laut Natuna Utara. Menurut Indonesia...
Ada perbedaan persepsi antara Indonesia dan Tiongkok mengenai laut Natuna Utara. Menurut Indonesia...
Indonesia adalah regara kepulauan. Indoaesia menjadi negara )'ang diuntungkan dengan adanya Unrted ...
Bangsa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pen...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kapalnya ...
Permasalahan pelanggaran hukum yang kerap kali terjadi baik dibidang kepabeanan maupun keimigrasian ...
Wilayah perairan ZEE yang yang masih dalam status disengketakan antara negara satu dengan negara lai...
Permasalahan pelanggaran hukum yang kerap kali terjadi baik dibidang kepabeanan maupun keimigrasian ...
Berdasarkan ketentuan yang ada di UNCLOS 1982, negara kepulauan diberi kewajiban untuk menjamin ter...