PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN PADA PERKAWINANBEDA AGAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 0879/Pdt.G/2013/PA.Pdg

Putusnya hubungan perkawinan adalah kemungkinan yang akan terjadi dalam setiap hubungan rumah tangga, perceraian merupakan perbuatan yang disukarkan pelaksanaannya. Namun dalam hal tertentu perceraian diperbolehkan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab perceraian tersebut harus dilakukan, sebagaimana dijelasakan dalam ketentuan hukum perkawinan yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara Perceraian serta akibat hukumnya 2) ketentuan hukum terhadap perbuatan murtad dalam perkawinan sehingga berakibat pada perceraian ditinjau dari putusan Nomor 0879/Pdt.G/2013/PA.Pdg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Padang ini berawal pada surat permohonan gugat cerai yang diajukan istri (pemohon) kepada suami (termohon), kemudian pemanggilan para pihak, sidang pemeriksaan, upaya damai, jawaban termohon, pembuktian tertulis dan menghadirkan saksi, serta pada ketetapan hukum putusan pengadilan adalah perceraian talak satu bain sugra dan pelaksanaan perceraian ini berpedoman Pada Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 129-148 Kompilasi Hukum Islam. Putusanya perkawinan karena perbuatan murtad salah satu pasangan adalah keharusan, karena murtad merupakan perbuatan yang bertentangan secara hukum dan sudah menyalahi tujuan dilaksanakannya perkawinan. Murtad menjadi alasan esensial putusnya perkawinan, sehingga putusnya perkawinan dalam hal murtad akan memutuskan kedudukan dan statusnya dalam perkawinan, memutuskan perkaran harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dan akan mengakibatkan putusnya hubungan anak dengan orang tuanya dan hak-hak yang diperoleh anak tersebut. Kata Kunci: Perkara, Perkawinan, dan Beda Agama