PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa anak adalah tunas penerus bangsa yang perlu dilindungi dari tindak pidana kekerasan. Dalam upaya mengantisipasi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kasus tindak pidana kekerasan seksual, maka dibentuklah Unit Pelaksa Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) lewat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak di setiap daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki fungsi menyelenggarakan layanan : pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Kekerasan Seksual dalam kamus besar bahasa Indonesia (1990) adalah pelecehan yang berupa bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, dan mengabaikan. Pada tanggal 19 Juli 2017, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 30 Januari 2018 dilantiklah kepala UPTD PPA pertama beserta pejabat Esselson dibawahnya yang bertanggung jawab kepada kepala dinas Provinsi Sumatera Barat. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban sebagai berikut: Memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya, Menyelanggrakan perlindungan dan pemenuhan hak korban, Melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu, relawan pendamping yang diperlukan bagi korban, Melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban, Memberikan Pemenuhan bantuan hukum, Menjaga kerahasiaan korban dan Memberikan kemudahan, keamanan dan keselamatan. Berikut proses penanganan dan perlindungan korban oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat : Korban baik yang datang sendiri, melewati proses rujukan atau penjangkauan akan di identifikasi terlebih dahulu yang meliputi proses screening, assessment dan rencans intervensi sesuai keadaan dan kebutuhan korban, Jika korban harus segera mendapatkan penanganan medis, karena luka-luka, maka korban masuk dalam tahapan proses rehabilitasi kesehatan yang meliputi layanan non kritis, pelayanan semi kritis, dan pelayanan kritis sesuai dengan kondisi korban, Jika korban memerlukan bantuan hukum, maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi social. Kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA adalah kuarang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait serta perilaku keluarga korban yang menghambat proses penanganan. Mengatasi kendala ini UPTD PPA berusaha mengoptimalkan koordinasi dan berusaha memberi pemahaman kepada keluarga korban