Sejarah Pemerintahan Desa Bukit Subur Kecamatan Tabir Timur Kab. Merangin Jambi Tahun 1985-2016

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Sejarah Pemerintahan Desa Bukit Subur Kecamatan Tabir Timur Kab. Merangin Provinsi Jambi Tahun 1985-2016”. Tulisan mengenai sistem pemerintahan ini memberikan gambaran bagaimana terjadinya sistem pemerintahan desa setelah keluarnya UU No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Kajian dalam skripsi ini difokuskan pada dibentuknya pemerintahan Desa Bukit Subur. Dengan dibentuknya pemerintahan maka akan berdampak pada perubahan struktur organisasi pemerintahan, kehidupan sosial-ekonomi, dan juga kehidupan sosial budaya. Dibentuknya sistem pemerintahan di Desa Bukit Subur, maka dapat dilihat pula perubahan-perubahan yang terjadi selama masa pemerintahan berlangsung. Penelitian ini menggunakan empat tahapan dalam metode penelitian sejarah yakni heuristik atau pengumpulaan data, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian pustaka untuk mendapatkan sumber tertulis berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan penulisan dan pengumpulan data yang kedua dilakukan dengan cara penelitian lapangan yaitu dengan wawancara. Penelitian dilakukan dengan tujuan mendapatkan hasil yang kemudian akan dituangkan menjadi suatu penulisan utuh. Pemimpin desa bersama dengan perangkat desa telah menjalankan program yang dibuat untuk masa periode jabatannya. Program kerja yang dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan program kerja tidak terlaksana, seperti singkatnya masa jabatan pemerintah desa, dan pendanaan yang tidak cukup. Dalam suatu pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, melainkan ada Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakat Desa dan lembaga adat. Semua lembaga itu terikat satu sama lain, dan berjalan beriringan untuk suatu pemerintahan desa. Dari data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pemerintahan di Desa Bukit Subur yang awalnya disebut dengan wilayah transmigrasi memang sudah ada. Pemerintahan desa pada mulanya dipimpin oleh pejabat sementara, hingga pada akhirnya dipimpin oleh kepala desa terpilih dan dilantik oleh bupati. Dengan adanya pemerintah desa maka memberi banyak perubahan seperti dalam bidang pembangunan dan perekonomian, serta infrastruktur desa