Pelaksanaan Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pariaman

Remisi merupakan suatu bagian dari fasilitas pembinaan, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi, juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan. Setiap warga binaan yang menjalani pidana penjara dan kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999.. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian hak remisi bagi warga binaan di LAPAS Klas IIB Kota Pariaman 2) Apa kendala dalam pelaksanaan pemberian hak remisi bagi warga binaan di LAPAS Klas IIB Kota Pariaman dan 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian hak remisi bagi warga binaan di LAPAS Klas IIB Kota Pariaman. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis,. Penulisan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Metode pengolahan data dalam penulisan ini menggunakan metode editing,sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan,berdasarkan data yang telah diperoleh, dalam pelaksanaan pemberian hak remisi kepada warga binaan LAPAS Kota Pariaman,pemberian hak remisi selama dua tahun terakhir sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang terjadi dilapangan,seperti dirasakan kurangnya kerjasama antara pihak Lapas dengan lembaga terkait dalam pemberian hak remisi. Faktor perilaku buruk narapidana yang masih melanggar peraturan didalam LAPAS, serta kurangnya kuantitas maupun kualitas sumber daya administratif dalam struktur organisasi Lapas,sehingga menyebabkan terhambatnya proses pemberian hak remisi kepada warga binaan. Upaya yang dilaksanakan dalam memperbaiki kendala yang terjadi antara lain, menjalankan semaksimal mungkin peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan ketentuan operasionil pengawasan pemberian remisi. Harus adanya pemberdayaan setiap lembaga dan institusi yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi kepada narapidana. Diupayakannya peningkatan dari kompetensi sumber daya manusia agar dapat bekerja dengan semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya.serta mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, melalui pembinaan terstruktur dan berkesinambungan