PRAKTIK PEMBERIAN SALINAN AKTA OLEH NOTARIS YANG MINUTA AKTANYA BELUM DITANDA TANGANI SECARA LENGKAP

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Semua hal tentang notaris harus mengacu pada Undang-undang tersebut, baik menyangkut kewenangan, kewajiban dan larangan dalam menjalankan jabatan notaris tersebut. Dalam sumpah jabatan notaris disebutkan bahwa seorang notaris haruslah menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak memihak. Seorang notaris juga harus taat dan lebih teliti terhadap semua peraturan-peraturan dan nilai moral bagi jabatan notaris yang sedang berlaku atau akan diadakan. Hal ini berarti bahwa seorang notaris harus tetap memperhatikan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan akta yang dibuatnya tersebut, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dimana hal tersebut dapat mengakibatkan aktanya menjadi kehilangan otensitasnya atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Hal ini menarik dilakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan permasalahan penelitiannya : mengapa di dalam praktik terjadi pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap dan bagaimana akibat hukum pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data yang digunakan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian diperoleh dalam praktik masih saja terjadi pelanggaran yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan tidak dilengkapinya tanda tangan dalam Minuta Akta Notaris pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Minuta Akta Notaris. Dalam pemeriksaan rutin Majelis Pengawas Daerah Notaris Padang di tahun 2019, sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 70 huruf b UUJN terjadi 5 (lima) temuan pelanggaran dalam pemeriksaan rutin terhadap protokol Notaris tersebut dimana terdapat pelanggaran berupa tidak lengkapnya tanda tangan minuta akta Notaris. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan