STATUS HUKUM BADAN USAHA MILIK NAGARI DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

ABSTRAK Badan Usaha Milik Nagari dibentuk dengan harapan menjadi salah satu pendekatan baru dalam mendorong dan memajukan perekonomian di daerah, khususnya nagari. Kehadiran Badan Usaha Milik Nagari bisa dibilang masih termasuk hal baru dalam keberadaanya, sehingga dalam praktiknya beberapa kendala muncul justru terkait mengenai proses pembentukannya yaitu belum sempurna dan komprehensifnya hukum yang memayungi tentang keberadaan Badan Usaha Milik Nagari di tiap-tiap nagari. Badan Usaha Milik Nagari seharusnya juga mendapatkan justifikasi hukum yang pasti apabila dikategorikan sebagai badan hukum. Hal ini dapat dilihat dari badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan maupun Koperasi dimana kesemuanya mendapatkan status badan hukum saat mendapatkan pengesahan dari menteri terkait. Legalitas bentuk badan hukum tersebut menjadi permasalahan dalam pendirian Badan Usaha Milik Nagari. Di Kecamatan Koto XI Tarusan setiap nagari sudah mendirikan Badan Usaha Milik Nagari dan terdapat satu Badan Usaha Milik Nagari Bersama, namun masih terjadi ketidaktepatan dalam memilih kontruksi badan hukum yang tepat bagi Badan Usaha Milik Nagari. Permasalahan dalam tulisan ini, yaitu 1) Bagaimana pengaturan Badan Usaha Milik Nagari sebagai badan hukum dalam peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana status hukum Badan usaha Milik Nagari yang aktif di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa penentuan bentuk badan hukum badan usaha milik nagari pada dasarnya sangat penting dilakukan dalam pendirian badan usaha milik nagari. Akan tetapi pada prakteknya, penentuan bentuk badan usaha milik nagari dalam peraturan perundang-undangan belum memiliki landasan hukum yang kuat. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur secara jelas dan tegas bentuk badan hukum badan usaha milik nagari. Dalam penelitian ini apabila badan usaha milik nagari harus berbentuk badan hukum maka dapat melihat dari bentuk badan hukum dari Badan Usaha Milik Negara yaitu bisa berbentuk Persero maupun Perum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila badan usaha milik nagari tersebut dapat diberikan legalitas yang tepat, maka tujuan akhir yang diinginkan dari kehadiran badan usaha milik nagari tersebut dapat diwujudkan sebagai salah satu upaya menumbuhkan perekonomian desa secara utuhdan menyeluruh. Kata Kunci : Badan Usaha Milik Nagari, Status Hukum, Peraturan Nagar