PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Tindak pidana pelacuran mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi internet dalam bentuk prostitusi online. Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi paying hokum penanggulangan prostitusi online. Kesenjangan hukumnya adalah tidak semua intitusi Kepolisian Daerah mampu mengunkap praktik prostitusi online. Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah bentuk penegakan hukum tindak pidana prostitusi online ditinjau dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?. 2) bagaimanakah kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online ditinjau dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 3) Bagaimanakah upaya dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi online ditinjau dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?. Pendekatan masalah secara yuridis normative. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dan internet. Selanjutnya data di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 1) Penegakan hukum terhadap prostitusi online yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dimana para pelaku dapat dijatuhi hukuman dengan KUHP, UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. 2) faktor yang menjadi penghambat terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan budaya. 3) Perlunya pengawasan dari pemerintah agar dapat mengontrol situs yang berbau pornografi atau memuat konten asusila dan memberikan edukasi kepada anak di bawah umur tentang bahaya internet