PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA DUGAAN PEMALSUAN DATA OLEH PARA PIHAK(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pid/2006)

Notaris yang melakukan pelanggaran undang-undang atau kode etik dapat dijatuhkan sanksi yaitu merupakan sanksi perdata dan sanksi administratif. Didalam UUJN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris apabila mengandung unsur-unsur pemalsuan atau kesengajaan/ kelalaian dalam pembuatan surat/ akta otentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif dan atau kode etik profesi notaris dan sanksi keperdataan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengkaji tentang : 1) Apa yang melatarbelakangi terjadinya perkara Nomor 385 K/Pid/2006 tentang dugaan pemalsuan pemalsuan data oleh para pihak? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 385 K/Pid/2006 sehubungan dengan pemalsuan data oleh para pihak? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris sehubungan dengan pemalsuan data oleh para pihak dalam perkara nomor 385 K/Pid/2006?. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan berupa data dari peraturan-peraturan yang terkait dan buku-buku. Jenis data yang digunakanya itu Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penyebab terjadinya pemalsuan data dikarenakan Notaris telah mengabaikan persyaratan-persyaratan yang dipenuhi oleh Notaris sebelum membuat akte sahnya jual beli. Akan tetapi dalam hal ini Notaris telah memalsukan data surat kuasa yang telah dibuatnya. Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut adalah perbuatan pemalsuan data tersebut bukan tindak pidana yang diperuntukkan kepada Notaris melainkan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu pihak yang sengaja memalsukan dokumen. Perlindungan Hukum terhadap Notaris dengan adanya hak-hak istimewadari notaris yaitu hak ingkar, kewajiban ingkar dan hak ekslusif