Pembaruan Hukum Pidana Melalui Keadilan Restoratif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Dari Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan negara yang semakin komplek menimbulkan berbagai permasalahan baru yang melibatkan korporasi, salah satunya tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi sudah dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap pengurus, korporasi, dan kepada pengurus serta korporasinya. Konsep penegakan hukum yang terus berkembang memunculkan suatu pendekatan atau metode penyelesaian permasalahan yang miniti beratkan kepada pemulihan serta pimbinaan dalam penerapan sanksi yang diberikan, pendekatan tersebut dikenal dengan keadilan restoratif. Akan tetapi konsep tersebut belum secara menyeluruh diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia apalagi terhadap korporasi. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia? 2) Bagaimanakah konsep keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian bersifat deskriptif analisis. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan studi pustaka. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kesimpulan Penelitian: 1) Keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia sudah mulai diterapkan tetapi belum secara menyeluruh atau baru sampai pada tahap sebagain, keadilan restoratif dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam Konvensi UNCAC Tahun 2003 (United Nations Convention Against Corroption) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan korporasi di Indonesia pernah diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif seperti dalam kasus PT. Bank Lippo TBK dan Khasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). 2) Konsep keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, belum ada aturan yang mengatur tentang bagaimana penerapan restoratif justice terhadap korporasi. Pendekatan keadailan restoratif memiliki banyak kesamaan dengan metode penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korporasi di Amerika Serikat, metode tersebut dikenal dengan Defered Prosecution Agreement ( DPA) dan Non Prosecution Agreements (NPA). Pada prinsipnnya DPA atau NPA merupakan kesepakatan antara jaksa dan korporasi untuk sepakat menunda ataupun tidak melakukan penuntutan asalkan korporasi tersebut memenuhi ketentuan yang ditetapkan, perjanjian tersebut dikenal sebagai Perjanjian Penangguhan Penuntutan (Defered Prosecution Agreement) atau Perjanjian Untuk Tidak Dituntut (Non Prosecution Agreements)