PENCORETAN HAK TANGGUNGAN PADA SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM HAL SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN HILANG DI KABUPATEN KAMPAR

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengharuskan dilakukannya roya terhadap hak tanggungan. Roya dilakukan apabila utang yang dijamin dalam perjanjian pokoknya telah lunas. Salah satu syarat untuk meroya adalah adanya sertifikat hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan untuk dilakukannya pencoretan. Apabila sertifikat hak tanggungan hilang maka akan digantikan dengan akta konsen roya. Atas dasar tersebut diangkatlah permasalahan mengenai, bagaimanakah akibat hukum hilangnya sertifikat hak tanggungan terhadap hapusnya hak tanggungan, bagaimanakah pembuatan akta konsen roya sebagai pengganti Sertifikat Hak Tanggungan yang hilang di Kabupaten Kampar, dan bagaimanakahpencoretan hak tanggungan berdasarkan akta konsen roya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hilangnya sertipikat hak tanggungan tidak mempunyai akibat hukum terhadap hapusnya hak tanggungan. Hilangnya sertifikat hak tanggungan, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ditindaklanjuti dengan penyelesaian administratif yaitu dengan membuat akta konsen roya. Pembuatan Akta Konsen Roya sebagai pengganti Sertipikat Hak Tanggungan sesuai yang dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010. Namun keberadaan akta konsen roya tersebut dalam ruang lingkup hak tanggungan belum diatur secara tegas dalam UUJN, UUHT dan peraturan lainnya, namun notaris dapat berwenang untuk membuat akta ini menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN. Proses pencoretan hak tanggungan (roya) dengan menggunakan akta konsen roya adalah sama dengan roya biasa hanya saja dokumen yang dilampirkan adalah akta konsen roya sebagai pengganti sertifikat hak tanggungan