Implementasi Kebijakan Dana Desa di Nagari Taruang Taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan Dana Desa di Nagari Taruang Taruang Keamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok. Kebijakan dana desa lahir setelah adanya alokasi dana dari pemerintah pusat (APBN) kepada desa untuk penyelenggaraan kewenangan desa agar mencapai desa mandiri dan berdaya. Lahirnya kebijakan dana desa diikuti dengan munculnya regulasi yang mengatur mulai dari level Peraturan Pemerintah hingga peraturan desa/nagari. Lengkapnya regulasi yang mengatur mengasumsikan bahwa pemerintah telah siap melaksanakan dana desa secara regulasi akan tetapi dalam pelaksnaaan di desa/nagari pemerintahan desa/nagari tidak mengetahui tujuan kebijakan dana desa serta kondisi sumber daya manusia di desa/nagari yang kurang dalam hal kualitas pendidikan selain itu selama implementasi dari 2015-2018 kegiatan pembangunan fisik mendominasi hampir 90 kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Taruang Taruang. Fenomena ini menunjukkan perlu dikaji bagaimana implementasi kebijakan dana desa di Nagari Taruang Taruang kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling, observasi untuk melihat langsung kondisi di lapangan, dan dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen perencanaan dan realisasi pelaksanaan dana desa oleh Nagari Taruang Taruang. Teori yang digunakan adalah implementasi model Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Nagari Taruang Taruang kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok suda berjalan cukup lancar dan berdasar pada siklus keuangan desa dan regulasi kebijakan dana desa, namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapain tujuan, pelaksanaan Dana Desa di Nagari Taruang Taruang belum optimal, hal tersebut terlihat pada pencapaian tujuan kebijakan dana desa yang belum terlaksana sepenuhnya