NEGARA DAN MASYARAKAT ADAT (Studi Pemanfaatan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Adat di Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemanfaatan kawasan hutan negara di zona penyangga Taman Nasional Siberut oleh Masyarakat Adat Matotonan. Padahal, Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 82% kawasan hutan negara dan hanya 18 % Areal Penggunaan Lain ruang bagi masyarakat, menempatkan negara dalam pengaturan pemanfaatan hutan di Mentawai secara dominan. Tapi sampai tahun 2016, 79% kawasan hutan di Pulau Siberut dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat. Di Matotonan, pemanfaatan kawasan hutan negara itu dapat dilihat dari temuan LIPI bahwa telah terjadi pemanfaatan kawasan hutan negara oleh masyarakat Adat Matotonan dan masyarakat sejak dulu bahkan pemerintah tidak mengetahui bahwa masyarakat telah menguasainya dengan nama-nama kawasan itu dan di akui sebagai hak ulayat oleh seluruh masyarakat Mentawai. Penelitian ini bertujuan pertama, mendeskripsikan dan menganalisis pemanfaatan kawasan hutan negara oleh masyarakat adat Matotonan, kedua, mendeskripsikan dan menganalisis respons pemerintah terhadap pemanfaatan kawasan hutan negara oleh masyarakat adat Matotonan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori akses Ribot-Peluso dan Teori Pola Hubungan Negara dan Masyarakat. Hasil penelitian ini, mengungkapkan bahwa masyarakat adat Matotonan memanfaatkan kawasan hutan negara lebih dominan sebagai kebutuhan spritual dari pada sebagai kebutuhan ekonomi. Mereka tetap memanfaatkannya secara tradisional dan lestari karena pertama, statusnya sebagai polak sinese teteu yang merupakan kepemilikan komunal yang paling kuat, dimana untuk pemanfaatanya harus mendapat mufakat seluruh anggota Uma.Kedua hutan itu merupakan bekas lokasi Uma mereka sebelum dimukimkan di Desa Matotonan dan meyakini bahwa roh leluhur mereka masih menghuni hutan itu sehingga sepanjang mereka masih memanfaatkan hutan itu dengan cara leluhur mereka maka hubungan mereka dengan leluhur harmonis.Ketiga, hidup mereka telah tergantungpada hutan karena belum adanya akses pasar komersial skala besar.Dengan keyakinan bahwa masyarakat adat adalah ahli dalam melestarikan hutan, pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk memanfaatkan kawasan hutan negara dengan terbitnya peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Maka dengan demikian ketika negara memandang pemanfaatan hutan sesuai dengan kepentingan dan tujuannya maka pemerintah merespons secara positif pemanfaatan kawasan hutan negara oleh masyarakat adat. Kata Kunci: Negara, Pemanfaatan Kawasan Hutan, Masyarakat Ada