IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PADANG

ABSTRAK Aurora Virgonia Niswar, No BP 1510842020, Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Jalanan di Kota Padang, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2019. Dibimbing Oleh: Rozidateno P. Hanida, S.IP, M.PA dan Dr. Roni Ekha Putera, M.PA. Skripsi Ini Terdiri Dari 210 Halaman Dengan Referensi 11 Buku Teori, 3 Buku Metode, 4 Skripsi, 2 Peraturan Daerah, 7 Dokumen, dan 3 Website Internet. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan di Kota Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena anak jalanan yang tidak kunjung usai serta adanya diskriminasi yang diterima oleh anak jalanan sebagai kaum marginal dalam mengakses/ menempuh pendidikan khususnya pada lembaga pendidikan nonformal kesetaraan. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan pada Peraturan Daerah Kota Padang No. 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak serta Peraturan Walikota Padang No. 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara untuk menguji keabsahan data yang didapat dilapangan dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori dari Mazmanian dan Sabatier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum implementasi kebijakan, pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dibuktikan ditemukannya kendala dalam proses implementasi kebijakan. Dimulai dari kesulitan teknis yang dihadapai, keberagaman perilaku kelompok sasaran, masalah finansial, komitmen implementor dalam menjalankan tugas,hingga kurangnya dukungan baik dari publik, pejabat atasan, maupun dari sudut pandang kelompok pemilih. Ditambah lagi temuan yang peneliti dapatkan bahwa lembaga nonformal yang memfasilitasi pendidikan kesetaraan, sebagaimana umumnya jenis pendidikan yang ditempuh oleh anak jalanan, menolak untuk menerima peserta didik dari kalangan anak jalanan. hal ini juga sebabkan oleh lemah dan tidak jelasnya isi dari kebijakan tersebut, sebab kebijakan ini merupakan kebijakan implisit dan bukan kebijakan yang dimuat secara tersendiri. Kata kunci : Implementasi kebijakan, Pemenuhan hak pendidikan anak jalana