KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DICATATKAN KE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang, pengajuan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Akta namun apabila pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar lewat dari batas waktu yang ditentukan maka sistem Sistem Administrasu Badan Hukum tidak bisa mengakses perubahan dasar tersebut. Untuk itu penulis tertarik membahas bagaimana akibat hukum bagi Terhadap Perseroan Terbatas yang Perubahan Anggaran dasarnya tidak Dicatatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Bagaimana penyelesaian agar perubahan anggaran dasar tercatatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yang mentelaah terhadap permasalahan ini bersumber pada materi peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta konsep yang berhubungan dengan aspek hukum perusahaan. Penelitian ini bersifat bersifat deskriptif analisis, untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dan analisa data diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa akibat hukum terhdap tidak tercatatnya perubahan anggaran dasar perseroan terbatas perusahaan tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan anggaran dasarnya namun ada penyelesaiannya dengan cara membatalkan akta yang tidak tercatat dikemenkumham atau membuat akta penegasan. Sarankan agar peraturan perundang-undangan lebih tegas lagi memberikan sanksi bagi perseroan terbatas ataupun Notaris yang lalai dalam mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar ke Menteri. Kata kunci : Konsekuensi Yuridis, Perseroan Terbatas, Anggaran Dasa