Ada Apa Dengan SKMHT?

Notary authority in making the power of attorney imposing Collateral Right (SKMHT) made under the Notarial deed based on Article 96 paragraph (1) of the Regulation of the Head of Land Board No.8/2012 related to Article 38 of Law on Notary Position No.30/2004 (UUJN) is a problem which is, in practice, faced by Notary/Land Certificate Issuing Officer in performing his/her duty as a Public Official making and issuing authentic deed. The SKMHT made under the notarial deed should be regulated in Article 38 of of Law No. No.30/2004 (UUJN) not in Article 96 paragraph (1) of the Regulation of the Head of Land Board No.8/2012 which regulates te authentic deed for the Land Certificate Issuing Officer (PPAT). The deed of SKMHT is not a guarantee institution like the existing guarantee institution but only a Power of Attorney (Authentic) from the debtor /guarantor to the creditor/collateral receiver in a series of early process of the implementation of Collateral Right binding on the object of credit collateral such as a plot of land, therefore, the position of SKMHT deed has not yet had an executorial power on the land/the collateral object. Research methodology in this research is normative juridical research method with statute approach and case approach. The law substances include primary, secondary and tertiary law substance.The result of this study showed that the SKMHT made under the Notarial deed which should be regulated and object to Article 38 of Law No. No.30/2004 (UUJN) was not realized because the Office of National Land Board (BPN) will not process the SKMHT with this provision, except SKMHT uses the format in accordance with the condition in Article 96 paragraph (1) of the Regulation of the Head of Land Board. T using blank SKMHT, then the Notary has acted outside his authority, so the SKMHT does not have proof power as an authentic deed in protect the rights of creditors.Kewenangan Notaris dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat dengan akta Notaris berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 (Perkaban) dikaitkan dengan Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) merupakan problematika dalam praktek yang dihadapi oleh Notaris/PPAT dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum membuat akta otentik. Seyogyanya SKMHT yang dibuat dengan akta Notaris pengaturannya pada Pasal 38 UUJN bukan pada Pasal 96 ayat (1) Perkaban yang merupakan peraturan akta otentik bagi PPAT. Akta SKMHT bukan merupakan lembaga jaminan layaknya lembaga jaminan yang ada seperti Hak Tanggungan tetapi akta SKMHT hanya suatu Surat Kuasa (Otentik) dari debitor/pemberi jaminan kepada kreditor/penerima jaminan dalam rangkain proses awal pelaksanaan pengikatan Hak Tanggungan atas objek jaminan kredit seperti tanah, sehingga kedudukan akta SKMHT belum memiliki kekuatan eksekutorial terhadap tanah/Objek Jaminan. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier. Kesimpulan: SKMHT yang dibuat dengan akta Notaris yang seharusnya tunduk pada Pasal 38 UUJN tidak terlaksana, karena Kantor Pertanahan tidak akan memproses Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dengan ketentuan tersebut, kecuali pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) menggunakan format sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Tetapi jika Notaris dalam membuat SKMHT menggunakan blangko SKMHT, maka Notaris telah bertindak di luar kewenangannya, sehingga SKMHT tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dalam melindungi hak kreditor