Tanggung Jawab Pemerintah Atas Perlindungan Data Kependudukan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia

Data Kependudukan yang sebagian besar merupakan bagian dari data pribadi yang bersifat privat sudah seharusnya dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan. Penyalahgunaan terhadap data ini nantinya dapat mempengaruhi dan berpotensi menimbulkan kerugian Hak Asasi Manusia bagi pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan data. Keterkaitan antara data kependudukan dengan sifat privasi yang terkandung dalam data pribadi ini merupakan hak atas privasi individu yang telah diakui di beberapa konvensi internasional dan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan telah diakuinya hak tersebut maka pemerintah harus melakukan perlindungan dan pemenuhan atas hak asasi manusia tersebut. Tanggung jawab pemerintah ini dituangkan ke dalam beberapa bentuk perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan penggunaan data kependudukan dan keterkaitannya dengan Hak Asasi Manusia, serta menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap data kependudukan. Tipe penelitian ini adalah Reform Oriented Research dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan tentang data kependudukan dan perlindungan data pribadi, dan pendekatan konseptual untuk menemukan konsep privasi dan perlindungan data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara data kependudukan dengan hak asasi manusia erat kaitannya dengan kedudukannya selaku data pribadi. Apabila data tersebut termasuk data pribadi maka ia memiliki sifat privat yang termasuk ke dalam konsep salah satu hak asasi manusia yaitu hak atas privasi. Dengan adanya kaitan dengan hak asasi manusia tersebut, maka timbul tanggung jawab dari pemerintah untuk melakukan perlindungan. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan efektif terhadap data kependudukan di Indonesia, diperlukan perbaikan melalui dua hal. Pertama, negara melakukan optimalisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi dengan cara memperbaharui peraturan yang telah ada dan melakukan pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi yang ter uifikasi dalam satu naskah. Kedua, negara mempertegas kedudukan right to privacy dalam UUD NRI Tahun 1945