Permohonan Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka Impor Komponen Utama Kereta Api PT INKA (PERSERO) Di Madiun

Tidak Dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai pada Komponen Utama Kereta Api PT Industri Kereta Api dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pada perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkut Tertentu. Atas dasar Perpajakan yang telah dibahas, PT Industri Kereta Api (Persero) melakukan pembelian barang secara impor dan melakukan mekanisme pengaajuan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) ke Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar untuk mendapat persetujuan dengan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Selama pengajuan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) tidak pernah mengalami kendala yang cukup signifikan. Sehinga tidak sesuatu yang perlu dikhawatirkan, jadi dengan adanya tidak dipungutnya pajak pertambahan nilai pada Impor diharapkan dapat menjadi salah satu bantuan dari pemerintah untuk menghasilkan produk berupa Kereta Api yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia maupun untuk dieskpor keberbagai Negara