Prosedur Pemungutan Dan Perlakuan Akuntansi Terhadap Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara

Seksi dan Sub Bagian yang terlibat sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Gubernur yang berlaku, hanya ada beberapa Seksi dan Sub Bagian yang kurang efektif karena masih adanya tunggakan pajak yang diklasifikikasikan sebagai piutang pajak di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) seperti tercatum pada pelaporan bulanan yaitu data target dan realisasi penerimaan PAD BBNKB, seperti tercantum di halaman 43. Pada kolom presentase terdapat fluktuasi yang cukup signifikan dan tergolong sering terjadi yaitu pada bulan Agustus-September yaitu 11.36% turun menjadi 10.12% pada bulan September atau sebesar Rp. 24.966.656.500,00 menjadi Rp. 22.234.046.500,00 terjadi pula pada bulan November-Desember dalam presentase 9,56% menjadi 7,96% atau dalam rupiah Rp. 20.995.970.000,00 menjadi Rp. 17.488.328.000,00. Hal itu menunjukkan bahwa realisasi masih sering mengalami penurunan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi sub bagian terkait UPT PPD Surabaya Utara dalam hal penagihan pajak terhadap wajib pajak BBNKB. Tunggakan pajak daerah dapat menghambat masa realisasi penerimaan pendapatan daerah berimbas terhadap jumlah piutang pajak yang bertambah yang seharusnya terealisasi menjadi pendapatan pajak dalam waktu yang ditetapkan sesuai target