KEBERADAAN WARKAH TANAH DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur pemanfaatan serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dimilikinya, sehingga tanah bisa berfungsi secara optimal untuk menigkatkan kemakmuran bagi rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian akan hak atas tanah lahirlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai bentuk pengaturan hukum Agraria di Indonesia, dalam UUPA disebutkan untuk menjamin kepastian hukum tersebut maka diwajibkan bagi seseorang untuk mendaftarakan tanahnya atau hak atas tanahnya untuk mendapatkan bukti hak. Pasal 19 UUPA menyebutkan bahwa “pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Pemberian tanda bukti hak diatur lebih lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, bahwa tanda bukti hak itu adalah Sertipikat. Untuk mendapatkan bukti hak tersebut seseorang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai dasar dari pendaftaran tanah, syarat-syarat tersebut merupakan berkasa-berkas yang digunakan sebagai dasar dalam pembuktian data fisik dan data yuridis yang disebut sebagai warkah. Warkah ini perannya untuk pembuktian terhadap penguasaan tanah secara yuridis, untuk memnetukan apakah orang tersebut berhak atau tidak untuk mendapatkan bukti hak berupa sertipikat, penguasaan secara yuridis ini merupakan permulaan dari adanya hak,dan keberadaan warkah sebagai salah satu arsip kantor pertanahan tidak hanya berfungsi ketika seseorang mengajukan pendaftaran saja, namun ketika orang tersebut terjadi sengketa tanah warkah menjadi salah satu alat bukti tertulis yang digunakan oleh Pengadilan. Salah satu jenis warkah adalah Letter c yang merupakan bukti perolehan hak yang berasal dari tanah adat, sebelum lahirnya UUPA letter c diguanakn sebagai bukti hak milik, namun setelah lahirnya UUPA jo. PP 24 Tahun 1997 menempatkan Letter c sebagai bukti hak lama, yang kedudukannya sebagai alas hak.ketika digunakan sebagai bukti pendaftaran tanah harus didampingi dengan bukti-bukti lain sebagai syarat pendaftaran tanah