KEBERADAAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

Majelis Kehormatan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bertugas memberikan persetujuan pemanggilan Notaris terkait Notaris yang terlibat kasus peradilan. Sampai saat ini Lembaga Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk anggotanya dan belum adanya peraturan lebih lanjut mengenai hal itu. Sehingga sampai saat ini persoalan mengenai persetujuan pemanggilan Notaris belum jelas. Pemerintah dalam hal ini harus memberikan perhatian khusus dan harus segera membentuk peraturan lebih lanjut mengenai Majelis Kehormatan Notaris agar tidak terjadi kekacauan dan kesalahpahaman. Mekasnisme dan Dasar pengambilan putusan persetujuan pemanggilan Notaris tidak akan jauh berbeda dengan lembaga yang bertugas atas persetujuan pemanggilan Notaris pada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, lembaga Majelis Pengawas. Peraturan lebih lanjut mengenai Majelis Kehormatan Notaris nantinya tidak akan jauh berbeda dengan peraturan pada Majelis Pengawas terkait persetujuan pemanggilan Notaris