FENOMENA KEKERASAN POLITIK DI ACEH PASCA PERJANJIAN HELSINKI

Penelitian ini secara umum menganalisis persoalan kekerasan yang terjadi di Aceh pasca perdamaian. Kekerasan yang terjadi pasca perdamaian adalah kekerasan politik. Apabila dirunut kebelakang perdamaian konflik kekerasan yang terjadi antara GAM dengan Pemerintah Indonesia telah berhasil disepakati dengan melibatkan Crisis Management Initiative (CMI) sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan kasus ini. Faktanya, pasca perdamaian kekerasan terus berlanjut dan meningkat ketika proses demokrasi. Kekerasan yang terjadi pasca perdamaian Helsinki bertujuan untuk memperoleh jawaban tentang: faktor penyebab terjadinya kekerasan pasca perdamaian Helsinki. Jenis penelitian ini adalah kualitatif ekplanatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) faktor ekonomi, pembagian dana reintegrasi yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada mantan kombatan GAM tidak merata; (2) masalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM, yang hingga kini belum diimplementasikan oleh pemerintah Aceh, setiap peringatan perdamaian Helsinki korban-korban pelanggaran HAM selalu menuntut kepada pemerintah Aceh agar pelanggaran HAM ini diselesaikan; (3) lemahnya penegakan hukum di Aceh, polisi tidak mau membongkar kasus kekerasan yang bermotif politik sampai ke akar- akarnya, dikarenakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perdamaian