PENGGANTIAN OBYEK HASIL LELANG DALAM PELELANGAN UMUM

Penelitian ini memfokuskan pada penggantian obyek hasil lelang dalam pelelangan umum, dengan permasalahan keabsahan lelang yang obyek hasil lelang diganti dengan obyek lain dan tanggung jawab pejabat lelang yang melakukan penggantian obyek hasil lelang. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan (statute approach), conseptual approach dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, Keabsahan lelang yang obyek hasil lelang diganti dengan obyek lain, maka lelang dinyatakan cacat hukum yakni batal demi hukum. Lelang dilalui dalam tiga tahapan, yakni pra lelang, lelang dan pasca lelang untuk terbitnya risalah lelang. Penggantian obyek hasil lelang yang berarti syarat lelang berhubungan dengan pasca lelang tidak terpenuhi, namun karena Pejabat Lelang telah menerbitkan risalah lelang, dan risalah lelang diterbitkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, maka risalah lelang tersebut harus dimohonkan pembatalan melalui mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pejabat lelang yang melakukan penggantian obyek hasil lelang dapat digugat perdata atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum yakni melakukan lelang tanpa melalui prosedur yang benar melanggar ketentuan yang diatur dalam KepMenKeu No. 304/KMK.01/2002 Jo PerMenKeu Nomor 93 /PMK.06/ 2010. Selain itu Pejabat Lelang juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika penggantian obyek lelang tersebut ada unsur penipuan atau pembuatan surat keterangan palsu atau mengandung kepalsuan atas risalah lelang tersebut