EKSISTENSI UNIT SIMPAN PINJAM DALAM JENIS KOPERASI

Penelitian ini berfokus pada eksistensi Unit Simpan Pinjam dalam jenis koperasi dengan permasalahan yang diteliti eksistensi Unit Simpan Pinjam dalam jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dan eksitensi Unit Simpan Pinjam dalam koperasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach dan case approach. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban masalah bahwa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Unit Simpan Pinjam masih dapat eksis pada Koperasi Konsumen dan Koperasi Produsen, namun sebaliknya Unit Simpan Pinjam dilarang di dalam Koperasi Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUUXI/ 2013 tanggal 28 Mei 2014 pengaturan koperasi tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan menurut Undang-Undang ini Unit Simpan Pinjam bisa eksis dalam setiap jenis koperasi. Mengenai dinyatakannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ketentuan Pasal 100 dalam Undang-Undang ini mengenai Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pula, sehingga Koperasi Simpan Pinjam tidak lembaga yang mengawasinya