PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK MELALUI UNDANG-UNDANG

Tesis ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Dibentuk Melalui Undang-Undang”. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengertian lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang dibentuk melalui undang-undang. Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pengertian lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dilihat dari pembentuk kewenangannya. Lembaga negara yang kewenangannya dibentuk melalui undang-undang dasar, terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Lembaga negara yang perintah dan kewenangannya disebutkan secara langsung (eksplisit) oleh UUD NRI 1945, dan lembaga negara yang kewenangannya tidak disebutkan secara langsung (implisit) oleh UUD NRI 1945. lembaga negara yang kewenangannya tidak disebutkan secara langsung (implisit) oleh UUD NRI 1945 terbagi menjadi dua macam, yaitu: Lembaga yang bentuk dan namanya ditentukan secara definitif oleh UUD NRI 1945, Lembaga yang namanya tidak ditentukan oleh UUD NRI 1945, tetapi wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang, dan Lembaga yang tidak ditentukan oleh UUD 1945 tetapi bentuk, nama, dan wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang. Lembaga-lembaga ini memiliki constitutional importance. Kemudian lembaga negara yang kewenangannya dibentuk melalui undang-undang, lembaga ini murni dibentuk oleh pembuat undang-undang (legislatif). (2) Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang dibentuk melalui undang-undang, memunculkan beberapa alternatif, yaitu: (a) Jika lembaga tersebut memiliki constitutional importance, Dikaji berdasarkan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran historis, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikannya (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945). (b) Jika lembaga negara tersebut tidak memiliki constitutional importance, Mahkamah Agung (MA) dijadikan tempat untuk menyelesaikan (Pasal 22 ayat (1) UU 48/2009). (c) Jika upaya (a) dan (b) belum cukup menyelesaikan sengketa, maka dapat ditempuh upaya pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) di Mahkamah Konstitui (MK). Penelitian ini merekomendasikan, seyogyanya MK dalam menafsirkan dan memaknai lembaga negara yang bersengketa didalamnya tidak sempit, kemudian MA seyogyanya lebih berperan dalam memberikan nasihat hukum kepada lembaga negara yang berpotensial sengketa kewenangan lembaga negara, dan juga DPR seyogyanya melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kewenangan yang dimiliki oleh beberapa lembaga negara