PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERKAIT SERTIPIKAT YANG DITITIPKAN PADA NOTARIS - PPAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIREBON PERKARA NOMOR 195/Pid.B/2011)

Notaris adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Begitu pula dengan status hukum pada PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang juga berkedudukan sebagai Pejabat Umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagai seorang pejabat yang berkewenang untuk menjalankan sebagian tugas Negara dalam hal memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya terkait pembuatan akta autentik, maka seorang Notaris maupun PPAT haruslah memiliki modal utama yaitu moral yang baik. Terkait dalam penulisan tesis ini yang beranjak dari kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Perkara Nomor 195/Pid.B/2011, maka dalam tesis ini penulis memfokuskan pada hubungan hukum serta tanggung gugat yang dapat dikenakan pada Notaris – PPAT jika terjadi penyalahgunaan atas sertipikat milik pemegang hak atas tanah yang dititipkan pada Notaris – PPAT. Berdasarkan hal tersebut kemudian dapat ditemukan dan dianalisis mengenai bentuk perlindungan hukum bagi klien yang dalam kasus ini adalah pemegang hak atas tanah terkait sertipikat yang dititipkan pada Notaris – PPAT