KERJASAMA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN BADAN LUAR NEGERI

Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan negara berdasarkan alinea keempat Pembukaan UUDNRI Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem otonomi daerah ini perlu ditingkatkan demi efisiensi dan efektivitas pembangunan nasional dalam menghadapi persaingan dunia di era globalisasi. Dalam perwujudan pencapaian tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan terhadap Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada didaerahnya masing-masing. Salah satu kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri. Berdasarkan Konsep Negara Kesatuan, dalam melakukan kerjasama luar negeri, Pemerintah Daerah tidak dapat memutuskan kebijakannya sendiri. Ada hal-hal yang menjadi batasan bagi pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Berbicara mengenai kerjasama luar negeri, maka juga akan berbicara mengenai hubungan-hubungan internasional yang diselenggarakan antarnegara, negara dengan individu, atau negara dengan badan privat. Hubungan internasional dalam kerjasama luar negeri tidak selalu berjalan dengan baik. Hubungan kerjasama yang terjalin itu bukan tidak mungkin akan menimbulkan sengketa diantara para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerjasama. Oleh sebab itu, upaya penyelesaian sengketa internasional dalam penyelenggaraan kerjasama Pemerintahan Daerah dengan Badan Luar Negeri juga akan diulas dalam penulisan penelitian ini