AKIBAT HUKUM PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA TERHADAP KEABSAHAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Pemerintah Non Kementerian yang secara struktural dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dengan tugas utama melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Kota Surabaya dengan tingkat pendaftaran tanah, pembebanan, pemberian serta peralihan hak atas tanah sangat tinggi yang disebabkan tingkat perekonomian sangat pesat sehingga dalam rangka efektifitas dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di bidang pertanahan dipandang perlu untuk melakukan pemekaran kantor pertanahan. Pemekaran wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya dianggap tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, karena Kota Surabaya belum mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya, walaupun tidak lazim dilakukan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, dilakukan untuk efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak perlu menyesuaikan dengan pemekaran Kabupaten/ Kota. Dengan adanya pemekaran wilayah kerja tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah diwajibkan untuk memilih daerah kerjanya sesuai dengan wilayah kerja Kantor Pertanahan, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yang mensyaratkan bahwa daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan. Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang daerah kerjanya diluar wilayah kerja Kantor Pertanahan yang bersangkutan tidak sah, karena Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya berwenang membuat akta tertentu di bidang pertanahan dalam daerah kerjanya