PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN UPAYA HUKUMNYA

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perihal pemberhentian kepala daerah sebelum masa jabatannya berakhir dan menganalisis perihal upaya hukum bagi kepala daerah yang diberhentikan dalam masa jabatannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan: 1.) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah menyatakan dengan jelas apa saja alasan-alasan pemberhentian Kepala Daerah sebelum masa jabatannya berakhir. Namun alasan-alasan tersebut, terutama pasal 29 ayat (2) huruf c,d,e, dan f masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ketentuan huruf c yaitu tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah, ternyata tak satu pun frasa di dalam ketentuan Undang-undang ini yang menentukan secara limitatif, syarat sebagai seorang Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak mendefinisikan mengenai “perbuatan tercela”. Definisi “perbuatan tercela” dapat dilihat dalam pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pemegang jabatan dan jabatannya itu sendiri bertalian, sehingga apabila ia melakukan perbuatan tercela terhadap dirinya sebagai pribadi, maka ia pun melakukan perbuatan tercela terhadap dirinya sebagai pemegang jabatan. Ketentuan huruf d yaitu melanggar sumpah/janji jabatan. pelanggaran sumpah jabatan merupakan pelanggaran hukum juga, karena sumpah jabatan tercantum dalam Undang-Undang yang dengan sendirinya dapat bermakna pelanggaran terhadap ketentuan hukum, yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang. Ketentuan huruf e dan f yaitu tidak menjalankan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan melanggar larangan Kepala Daerah. Kewajiban-kewajiban Kepala Daerah dibagi menjadi kewajiban yang bersifat obyektif dan kualitatif. Kewajiban yang bersifat kualitatif dijalankan atau tidak oleh Kepala Daerah akan dinilai oleh masyarakat yang diwakili oleh DPRD sebagai wakil rakyat. Dengan demikian sangat sulit untuk menilai secara obyektif apakah Kepala Daerah telah menjalankan seluruh kewajibannya karena kewajiban-kewajiban tersebut tidak memiliki parameter yang dapat menjadi ukuran penilaian. 2) Kepala Daerah yang keberatan atas pemberhentian dirinya, baik pemberhentian atas usul DPRD maupun pemberhentian oleh Presiden tanpa melalui usul DPRD, Kepala Daerah yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan atas Keputusan Presiden yang memberhentikan dirinya sebelum masa jabatannya berakhir