PENGAWASAN TERHADAP BUPATI ATAU WALIKOTA OLEH GUBERNUR BERDASARKAN PP NOMOR 19 TAHUN 2010 jo PP NOMOR 23 TAHUN 2011

Masalah dalam penelitian ini adalah : Pengawasan dan kewenangan pemerintah daerah dalam hal koordinasi untuk melakukan penyelengaraan pemerintahan daerah untuk membangun daerahnya tersebut berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan rumusan ilmiah untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan: 1.) Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 mengatur kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah namun tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur diatur melalui PP nomor 19 tahun 2010 jo PP nomor 23 tahun 2011.Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh gubernur selaku wakil Pemerintah untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efesien, efektif, berkesinambungan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dekonsentrasi sebagai salah satu cara penyelenggaraan pemerintahan merupakan pelimpahan kewenangan yang dimilikki oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Dalam hal Rapat Koordinasi merupakan salah satu cara oleh Gubernur dalam melakukan penyelengaraan pemerintahan daerah, sebagai pemerintah daerah gubernur,bupati, walikota turut adil dan ambil bagian dalam rapat koordinasi tersebut. Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan penyelarasan kegiatan pembangunan di daerah. JikaPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dilakukan secara maksimal dan sengaja tidak dilakukan atau membiarkannya, hal itu berdampak kepada masyarakat. 2.) Dalam kasus Bupati/Walikota yang tidak hadir dalam rapat koordinasi dan sanksinya untuk tidak mengalokasikan dana tugas pembantuan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya berdampak kepada masyarakat didaerahnya itu sendiri. Demi memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, atas dasar itu masyarakat pun dapat bertindak dengan melakukan upaya hukum melewati DPRD dengan mengajukan Pemberhentian kepala daerah sesuai dengan mekanismeny