PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL DAN BATUBARA

Tesis ini membahas peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan tanggung jawab negara dan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara meliputi jaminan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat yang berkelanjutan, jaminan hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat, negara mencegah dilakukannya kegitan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tanggung jawab negara adalah hal yang essensial dilakukan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Good Governance dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara ditempuh melalui partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi dapat berfungsi sebagai kesempatan untuk memungkinkan warga atau kelompok masyarakat untuk mengekspresikan pandangan dan kepentingan mereka, dan untuk membangun kesepakatan dalam pengusahan mineral dan batubara. Akuntabilitas akan meningkatkan nilai dan efektifitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan hak nya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat