POLITIK HUKUM DI BIDANG PENDAFTARAN TANAH

Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan dan penghidupan bangsa suatu negara sehingga harus dikelola dan diatur secara nasional oleh pemerintah. Agar dapat menjadi sumber kemakmuran bagi rakyat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur pemanfaatan tanah serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah atas bidang tanah yang dimilikinya, sehingga tanah dapat berfungsi secara optimal untuk meningkatkan kemakmuran bagi rakyat sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dilakukan oleh pemerintah melalui politik hukum pertanahan di bidang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah di Indonesia telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan kolonial dengan politik hukum yang bersifat dualisme dimana tanah-tanah barat didaftarkan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanahnya (rechts kadaster), sedangkan untuk tanah-tanah adat hanya didaftarkan dengan tujuan untuk menentukan wajib pajak atas tanah tersebut (fiscaal kadaster). Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960 maka politik hukum yang bersifat dualisme tersebut dihapuskan dengan hukum tanah nasional yang bersifat unifikasi hukum. Pendaftaran tanah yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan