SURAT TANDA PERNYATAAN PERSAKSIAN HAK PENGGARAPAN TANAH NEGARA SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN TAN

Surat tanda pernyataan persaksian hak penggarapan tanah Negara muncul dalam kehidupan masyarakat di wilayah Kelurahan Romokalisari. Dengan hanya memiliki surat tanda pernyataan persaksian hak penggarapan tanah Negara ini diharapkan petani penggarap bisa mendapatkan suatu hak atas tanah. Maka dari itu diadakan penelitian lebih mendalam mengenai hal ini. Penelitian hukum mengenai "Surat Tanda Pernyataan Persaksian Hak Penggarapan Tanah Negara Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah” berusaha menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus (case study) di wilayah Kelurahan Romokalisari. Penelitian ini akan membahas mengenai 2 (dua) hal. Pembahasan pertama mengenai status tanah dan macam hak atas tanah yang dapat dimohonkan oleh petani penggarap. Pembahasan kedua mengenai kedudukan surat tanda pernyataan persaksian hak penggarapan tanah Negara dalam pendaftaran tanah. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa petani penggarap menggarap atau mengelola tanah yang berada di pinggiran sungai, pantai atau laut (biasa disebut dengan tanah oloran). Tanah ini berstatus sebagai tanah Negara. Persyaratan agar petani penggarap dapat mengajukan surat ini adalah petani penggarap harus mengusahakan secara aktif tanah tersebut menjadi tambak serta harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Surat tanda pernyataan persaksian hak penggarapan tanah Negara ini merupakan bukti penguasaan bahwa petani penggarap telah menggarap atau mengelola untuk pertama kali suatu tanah dengan status tanah Negara. Hak atas tanah yang dapat dimohonkan oleh petani penggarap atas tanah Negara adalah hak milik atau hak guna usaha dan prosedur yang dilakukan adalah dengan permohonan pemberian hak atas tanah Negara sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999